Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Akses Terhadap Keadilan/Access to Justice Dalam Hukum Pajak
Konsep akses terhadap keadilan (access to justice) bukan semata-mata diartikan sebagai ketersediaan gedung pengadilan atau adanya undang-undang yang mengatur kelembagaan peradilan, melainkan tentang sejauh mana sistem hukum memberikan jalan yang mudah, adil, dan terjangkau bagi pencari keadilan untuk mempertahankan hak-haknya. Dalam ranah penyelesaian sengketa pajak, akses terhadap keadilan sering kali berbenturan dengan realitas empiris berupa banyaknya hambatan prosedural. Syarat formal dalam hukum acara Pengadilan Pajak dikenal sangat rigid dan kaku, yang pada praktiknya justru berpotensi besar menghalangi tercapainya keadilan substantif yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.
Hambatan prosedural ini tampak dari berbagai persyaratan ketat untuk mengajukan banding atau gugatan, seperti batasan waktu pengajuan (tenggat waktu hitungan hari yang fatal apabila terlewat), format surat yang baku, keharusan melampirkan dokumen tertentu, hingga (pada masa lalu) kewajiban melunasi sebagian atau seluruh utang pajak sebelum sengketa diperiksa. Kekakuan formalitas hukum acara ini menempatkan Wajib Pajak dalam posisi yang sangat rentan. Banyak kasus di mana secara materiil atau hitungan matematis perpajakan Wajib Pajak sebenarnya berada di pihak yang benar dan tidak memiliki kewajiban kurang bayar, namun karena adanya cacat formil seperti keterlambatan pengajuan dokumen selama satu hari atau kesalahan redaksional administrasi perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO) oleh majelis hakim tanpa pernah diperiksa pokok sengketanya.
Dalam perspektif Hukum Administrasi Tata Negara (HATN), hukum acara peradilan administrasi diciptakan untuk memfasilitasi rakyat dalam menggugat keputusan pejabat yang keliru, bukan untuk memasang ranjau administratif yang menyulitkan. Esensi dari HATN adalah menjamin bahwa administrasi negara melayani dan melindungi kepentingan publik. Jika prosedur hukum yang sangat rumit dan formalistik tersebut mengakibatkan seorang warga negara harus kehilangan harta bendanya untuk membayar pajak yang sebenarnya tidak terutang, maka pada titik tersebut negara telah gagal memberikan akses keadilan. Hukum acara seolah berubah dari alat untuk mencapai keadilan (instrumen) menjadi tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu, paradigma access to justice menuntut adanya reformasi dalam proses beracara, penerapan asas in dubio pro reo (jika ada keraguan prosedur, tafsirkanlah yang menguntungkan Wajib Pajak), serta mengedepankan asas pencarian kebenaran materiil di atas jebakan-jebakan formalitas, agar pengadilan pajak benar-benar menjadi tempat di mana keadilan substantif dapat diwujudkan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998