Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
FENOMENA HUKUM ADAT PERTANAHAN
“Pada hakekatnya dalam hukum adat pertanahan terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan yaitu: dimensi vertikal/jenjang sosial; dimensi horisontal/kemejemukan aturan tata-guna tanah; dan, dimensi historis/terjadinya perubahan. Dalam satu masyarakat adat tidak hanya terdapat satu kelompok, melainkan kelompok-kelompok berjenjang. Kelompok – kelompok tersebut dapat dirumuskan sebagai kelompok berdasarkan keturunan, atau berdasarkan persekutuan tempat tinggal, ataupun kombinasi keduanya”.[1] Dimensi dalam hukum adat pertanahan tersebut harus diperhatikan pemerintah sebagai nilai – nilai yang hidup untuk tidak diabaikan sehubungan dengan pengambilan kebijakan termasuk dalam hal pembentukan berbagai regulasi. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan mengenai tanah yang berorientasi kekuasaan atau kepentingan pihak – pihak patronase kekuasaan dimana terjadi manipulasi publik bahwa setiap tanah kosong adalah milik negara, padahal diatas tanah tersebut terdapat hak ulayat atau hak masyarakat adat atau terdapat hukum adat yang hidup (living law) yang menjadi kaidah bagi kelompok masyarakat adat tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi masyarakat adat di Indonesia, hak atas tanah bukan sekedar mengenai soal kemapanan ekonomi, tetapi lebih dari hak atas tanah adat behubungan dengan identitas, leluhur dan harga diri masyarakat adat. Pengakuan seperti ini telah dirumuskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang penegasannya terdapat pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya”. Ketentuan konstitusional tersebut diaplikasikan lagi dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang berbunyi, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.
Ketiga dimensi yang terdapat dalam hukum adat pertanahan di Indonesia tidak boleh dilanggar oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Justeru penegakan ketiga dimensi tersebut dapat dijadikan indikator apakah pemerintah taat pada prinsip – prinsip negara hukum (rechtsstaat) dimana terdapat pengakuan dan jaminan perlindungan hak – hak masyarakat adat. “Dimensi horisontal tidak sama atas semua tanah, misalnya terdapat perbedaan aturan penggunaan tanah sawah yang dialokasikan kepada petani dan keluarganya untuk pemakaian yang eksklusif, dengan tanah penggembalaan yang dikelola dan dinikmati secara bersama – sama. Selain perbedaan – perbedaan penggunaan tanah tersebut, pada tanah – tanah itu dapat pula dikenakan hak – hak utama maupun hak – hak sekunder atau hak – hak yang dirumuskan dalam hubungannya dengan hak – hak utama. Dalam dimensi historis yang perlu diperhatikan adalah semakin jelasnya ketidakbenaran pra anggapan bahwa hukum adat pertanahan itu antik dan stabil”.[2]
[1] Didik J. Rachbini dkk., Negara dan Kemiskinan di Daerah, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.1985. hlm.170
[2] Didik J. Rachbini dkk.,Ibid, hlm.170
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998